JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat perkotaan, Nirwono Joga, mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dapat memulai penataan kampung yang digagasnya mulai dari kampung yang merupakan kantong suara pemenangannya pada Pemilihan Kepala Daerah DKI 2012. Dengan cara itu, kecil kemungkinan terjadi konflik internal saat menata kampung.
"Pilih kampung yang merupakan kantong suara Gubernur karena masyarakatnya pasti juga sudah siap untuk ditata olehnya," kata Nirwono saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Selasa (12/3/2013).
Dengan melaksanakan penataan kampung di kantong-kantong suara, maka program itu tidak akan menemui kendala berarti dan besar kemungkinan akan dapat dilaksanakan. Jokowi juga dipercaya akan lebih mudah melakukan komunikasi dengan warga yang merupakan pendukungnya.
Kampung yang dibenahi itu juga akan menjadi kampung percontohan yang sukses melaksanakan penataan kampung di tahun tersebut. Dengan melihat kampung yang menjadi percontohan itu, Nirwono berpendapat bahwa kampung-kampung lain juga menginginkan untuk mendapat perlakuan serupa.
"Kita itu orang yang gampang mencontoh. Dengan ada kampung yang sudah sukses ditata, maka kampung-kampung lain akan berbondong-bondong minta untuk dibenahi," ujarnya.
Nirwono menilai target Pemprov DKI untuk menata 33 kampung tahun ini terlalu berlebihan dan tidak realistis. Hal itu dikarenakan sumber daya manusia yang tidak siap, baik dari warga maupun pejabat Pemprov DKI tingkat kecamatan dan sebagainya. Ia menilai hasil dari penataan kampung itu hanya akan menciptakan sebuah pemolesan kampung, misalnya perbaikan saluran air, pengecatan rumah, dan lain-lain.
Nirwono juga berpendapat bahwa alokasi anggaran sebesar Rp 40 juta per kepala keluarga dirasa sangat kurang. Oleh karena itu, ia mengimbau Pemprov DKI untuk dapat fokus membenahi satu hingga dua kampung pada tahun ini.
"Secara teknis, pendekatan warga perlu. Hanya, harus diarahkan pembenahan kampungnya. Misalnya, untuk Kampung Backpacker di Kebon Sirih juga harus ada pengelolaan keterampilan warganya menjadi tour guide atau mengelola losmen lebih modern. Di Kampung Nelayan di Jakarta Utara, Pemprov DKI dapat mengelola wisata ikan," kata Nirwono.
Tahun ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menata 33 kampung kumuh atau permukiman padat penduduk yang kerap dilanda banjir ataupun kebakaran. Program itu menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 secara utuh. Pemprov DKI telah menggandeng Bank DKI untuk mengalokasikan anggaran itu kepada warga.
Pemprov DKI akan membentuk kelompok kerja (pokja) yang terdiri dari aparat Pemprov DKI dan perwakilan warga setempat, seperti RT, RW, ataupun camat. Pokja ini akan menandatangani rekening kesepakatan dan mengelola penggunaan anggaran dari Pemprov DKI. Pemerintah akan mengucurkan dana sebanyak Rp 40 juta per kepala keluarga dan dana itu akan dikelola secara bersama untuk melakukan penataan suatu kampung dan bukan sekadar membedah rumah warga. Warga penerima dana itu akan bersepakat dan mendesain sendiri konsep kampung yang ingin mereka tata. Pemprov DKI telah menyiapkan sepuluh konsep desain untuk penataan kampung tersebut.
Anda sedang membaca artikel tentang
Pengamat: Penataan Kampung Bisa Dimulai dari Kantong Suara Jokowi
Dengan url
http://bloggersporting.blogspot.com/2013/03/pengamat-penataan-kampung-bisa-dimulai.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Pengamat: Penataan Kampung Bisa Dimulai dari Kantong Suara Jokowi
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Pengamat: Penataan Kampung Bisa Dimulai dari Kantong Suara Jokowi
sebagai sumbernya
0 comments:
Post a Comment