Register
Get Personalized Here!
RegisterGet Personalized Here!
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Prasetyo Edi Marsudi, meminta Gubernur DKI Joko Widodo menepati janji mencopot kepala suku dinas yang dinilai bekerja tidak sesuai standar gubernur dan wakil gubernur. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta tersebut secara khusus menyorot Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro Menengah dan Perdagangan Jakarta Timur Johan Afandi, yang absen saat Jokowi melakukan inspeksi mendadak di kantornya dua pekan lalu.
"Itu kan namanya mangkir. Saat jam kerja, yang bersangkutan tidak ada di ruang kerja. Apalagi ketahuan pas Gubernur sedang sidak. Gubernur harus segera ganti sesuai janji," ujar Prasetyo.
Prasetyo mengatakan, jika gubernur dan wakil gubernur menindak anak buahnya yang berkinerja buruk, maka hal itu dapat menjadi contoh bagi pegawai negeri sipil lain untuk bekerja dengan sebaik mungkin. "Ini memberi contoh yang tidak baik. Ibarat pelayanan kantor, kalau di depannya saja rusak, bagaimana pelayanan yang lainnya, kan gitu," ujarnya.
Pada 18 Oktober 2013, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo marah saat mengunjungi Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Ketika itu ia tidak melihat Kepala Suku Dinas UMKMP Jakarta Timur dan stafnya berada di meja saat jam kerja. Jokowi yang kala itu berlaku layaknya masyarakat yang ingin mengurus izin pun marah dan melemparkan berkas dokumen di atas meja.
"Banyak sudin (suku dinas) yang enggak bener. Kebanyakan itu mereka merasa jauh dari kontrol saya dan merasa jauh dari pengawasan, sehingga kerjanya tidak serius," kata Jokowi keesokan harinya.
Setelah kejadian itu, Jokowi berencana mengevaluasi Wali Kota Jakarta Timur hingga Kasudin KUKMP Jakarta Timur. Menurut Jokowi, Jakarta Timur adalah wilayah pertama uji coba penerapan pelayanan terpadu satu atap (PTSP). Sejak program tersebut dimulai pada awal Juli 2013, Jokowi telah meninjaunya dua kali. Saat tinjauan pertama, Jokowi masih memaklumi jika pelayanannya masih kurang maksimal. Namun, di tinjauannya kedua bulan ini, ia melihat progres pelayanan masih lamban.
"Sudah dua kali tak datangi harusnya lebih baik dong. Ini ndak, masalah kecepatannya," ujarnya.
Sekretaris Pemerintah Kota Jakarta Timur Arifin mengatakan hingga saat ini Wali Kota Jaktim dan Kasudin KUMKMP Jaktim masih menjabat dan mengerjakan tugas-tugasnya. Ia mengklaim, sejak sidak Jokowi waktu itu, pelayanan di Pemkot Jaktim jauh lebih baik lagi.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
Kepala Bidang Informasi Publik Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Achmad Zakir, Selasa (29/10/2013) mengatakan angin yang kencang dapat menumbangkan pohon-pohon serta baliho.
Karena itu, dia meminta perhatian khusus dari masyarakat agar tidak berada di bawah pohon yang sudah tidak kuat lagi atau rapuh. "Memang kalau pohonnya sudah tinggi dan rapuh kalau terkena angin kencang maka akan tumbang," katanya.
Sementara itu, wilayah yang paling rawan dengan pohon tumbang saat musim transisi berada di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Hal ini dikarenakan di wilayah tersebut banyak terdapat pohon yang tinggi serta rapuh. "Jakarta Selatan dan Jakarta Timur paling rawan," katanya.
Walau musim hujan diperkirakan datang bulan depan, Zakir mengimbau agar masyarakat mulai berhati-hati. Karena saat ini hujan yang turun sangat deras disertai dengan petir serta angin kencang.
"Walau hujan turun hanya sekitar 1 jam, tapi intensitasnya cukup deras. Kami mengimbau mulai dari sekarang masyarakat sudah membersihkan selokan agar meminimalisir banjir, serta memangkas pohon agar tidak tumbang," tuntasnya.
Editor : Eko Hendrawan Sofyan
JAKARTA, KOMPAS.com - Budayawan Betawi, Ridwan Saidi, mengecam kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang melarang hiburan topeng monyet di Jakarta. Menurut Ridwan, kebijakan tersebut tak memiliki dasar hukum dan sosial yang jelas. Ridwan menilai bahwa larangan itu tak akan berjalan efektif dan akan gagal pada waktunya.
"Yang mereka gunakan itu interpretatif, dasar hukumnya lemah, lebih pada kebijaksanaan emosional saja karena tidak diperhitungkan dengan masak," kata Ridwan saat ditemui di Kompleks Gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2013).
Ridwan menyebutkan, kebijakan serupa pernah dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, dan tidak bertahan lama. Menurut Ridwan, apa yang dilakukan Jokowi tidak efektif karena jumlah monyet yang ditangkap hanya belasan. Ia memperkirakan ada sekitar 350 monyet yang saat ini dipekerjakan untuk aktraksi topeng monyet.
"Orang cari makan halal ngapain sih diganggu? Saya heran, ikan lumba-lumba sering nyundul bola enggak ditertibkan, enggak adil," ujarnya.
Larangan keberadaan topeng monyet di Jakarta akan diberlakukan mulai 2014. Menurut Jokowi, permainan topeng monyet telah menyakiti fisik hewan primata itu. Selain itu, larangan topeng monyet juga dimaksudkan untuk menekan bahaya penyebaran penyakit dari hewan kepada manusia.
Untuk meniadakan topeng monyet tersebut, Jokowi menyatakan bahwa Pemprov DKI akan membeli monyet-monyet tersebut dan akan memindahkannya ke Taman Margasatwa Ragunan (TMR). Di TMR akan disediakan lahan seluas satu hektar khusus untuk menampung bintang liar. Adapun tukang topeng monyetnya akan diberi pembinaan.
Kebijakan itu didasarkan pada empat landasan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Pasal 66 Ayat 2 huruf g, Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Pasal 83 Ayat 2, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies, serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies Pasal 6 ayat 1 dan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 17 Ayat 2.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
JAKARTA, KOMPAS.com -- Penetapan besaran Komponen Hidup Layak (KHL) pekerja di DKI Jakarta telah ditetapkan Dewan Pengupahan DKI pada Jumat (25/10/2013) dengan besaran RP 2.299.860. Dalam sidang yang dihadiri unsur serikat pekerja sempat diwarnai adu ngotot terkait penetapan tersebut.
Sarman Simanjorang, Anggota Dewan Pengupahan Jakarta mengungkapkan, saat sidang digelar, buruh ngotot untuk meminta biaya sewa kamar dikisaran Rp 800.000 hingga Rp 900.000 per bulan. Sementara hasil survei Dewan Pengupahan diketahui harga sewa kamar, yang merupakan salah satu dari sekian banyak komponen hidup layak buruh, itu sebesar Rp 570.000 per bulan.
"Pemerintah akhirnya ambil jalan tengah dengan menjumlahkan Rp 800.000 ditambah Rp 650.000 ditambah dari unsur pengusaha yang konsisten sebesar Rp 570.000, kemudian dibagi tiga. Akhirnya dapat Rp 671.000 per bulan," ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (27/10/2013).
Selain soal komponen biaya sewa kamar, penetapan KHL juga sempat ditentang serikat pekerja. Angka sebesar RP 2.299.860 didapat Dewan Pengupahan dari rumusan yang telah disepakati Wakil Gubernur, yakni penghitungan hasil survei selama 2013 dengan angka regresi dan proyeksi di tahun berikutnya.
Besaran angka ini ditolak oleh unsur serikat pekerja. Mereka meminta angka KHL diambil dari angka proyeksi bulan Desember 2014, yakni sebesar RP 2.767.000. Namun, anggota dewan pengupahan lainnya tak setuju.
Mereka menilai, permintaan serikat pekerja tak memiliki dasar yang kuat. Unsur serikat pekerja pun melaksanakan walk out dari ruang sidang. Namun, manuver tersebut tak membuat penetapan KHL ditunda.
Berdasarkan tata tertib, hasil survei KHL, yakni sebesar RP 2.299.860 akhirnya ditetapkan sidang itu. "Tahun lalu juga unsur pengusaha walk out saat penetapan UMP. Tapi keputusannya tetap sah sebagai produk resmi dewan pengupahan," lanjut Sarman.
Dengan ditetapkannya KHL DKI, maka angka itu akan dibawa ke tahap selanjutnya, yakni menetapkan besaran Upah Minimun Provinsi (UMP) di tahun 2014. Dalam menetapkan UMP Dewan Pengupahan DKI Jakarta akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Pekerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta No 9 Tahun 2013 tentang tanggal 2 Oktober 2013 tentang Upah Minimum yang baru saja keluar.
Seperti diketahui, besaran UMP setiap tahun direvisi. Tahun 2013 ini, UMP diketahui sebesar RP 2,2 juta, naik dari UMP 2012, yakni Rp 1,9 juta. UMP didapat dari survei Dewan Pengupahan DKI atas KHL.
KHL adalah adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan satu bulan.
Editor : Eko Hendrawan Sofyan
"Selamat sore, perlu saya luruskan bahwa saya tdk pernah mengeluarkan statement provokatif spt yg tersebar di broadcast BBM. Trims," ungkap Ahok melalui akun @basuki_btp, Sabtu (26/10/2013).
Sebelumnya, warga menerima pesan broadcast melalui layanan BBM yang berbunyi: "Senin Besok Ribuan Massa FPI Akan Demo Saya dan Menurunkan Saya Sebagai Wagub, Saya Akan Bertahan Sampai Mati dan Melawan Ke Penindasan, Ide Semua Ini Adalah Strategi Politik dari Pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi Yang Sengaja Hendak Menurunkan Saya Sebagai Wagub, Kita Bersama-sama Lihat Kondisi Hari Besok.. Salam Hangat."
Seperti diberitakan, Sekretaris DPD FPI DKI Jakarta, Habib Novel Bamu'min melontarkan protes terhadap Basuki. Hal ini terkait dengan komentar Basuki saat menanggapi pernyataan Gamawan.
Novel menilai, Basuki sangat keberatan dengan imbauan Mendagri agar setiap kepala daerah dapat bekerja sama dengan ormas Islam, tak terkecuali FPI. "Keterangan dari Mendagri inilah yang membuat Ahok gerah. Akhirnya, berkomentar keras dan menyudutkan FPI," kata Habib Novel, saat dihubungi Kompas.com siang tadi.
Dia bahkan menyatakan, jika Basuki tak dapat mengubah sikapnya, FPI akan menuntut Wagub DKI tersebut turun dari jabatan. "Kita minta kalau Ahok tidak bisa ubah sikap, kita minta ke DPRD gelar rapat atau apapun lah, bagaimana supaya Ahok bisa turun," ujar Novel.
Lebih lanjut Novel mengatakan, dalam waktu dekat FPI akan menggelar aksi di Balai Kota DKI Jakarta. Namun, hal itu sedang direncanakan. Opsi lainnya, FPI akan mengirimkan delegasinya untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Basuki.
Editor : Glori K. Wadrianto
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Lurah Pulogadung berinisial TY dan bendahara aktif Kelurahan Pulogadung berinisial NS ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan anggaran dengan kerugian negara sekitar Rp 620 juta. Keduanya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari) pada Jumat (25/10/2013) pukul 15.00 WIB.
"Kerugian sementara Rp 621 juta," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jakarta Timur Silvia Desty Rosalina di kantor Kejari Jaktim, Jumat sore.
Silvia mengatakan, jumlah kerugian itu dihitung berdasarkan penyelidikan sementara dari 14 item Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan Pulogadung tahun 2012. Masih ada item lain yang tak dapat disebutkan karena masih dalam proses penyidikan.
Menurut Silvia, modus yang dilakukan kedua tersangka adalah membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) fiktif. "Padahal kenyataan tidak dilakukan," ujar Silvia.
Silvia menyebutkan, Kejaksaaan masih menyelidiki peran masing-masing tersangka, termasuk mencari tahu penggunaan uang ratusan juta tersebut. Kejari Jaktim telah menggeledah kantor Kelurahan Pulogadung dan menyita dokumen, CPU, stempel, dan blanko yang terkait kasus itu.
Tersangka TY dijerat dengan Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Adapun NS dikenakan Pasal 8 undang-undang yang sama dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah membantah dirinya terlibat dalam penganggaran kamera closed-circuit television di kawasan Monumen Nasional pada 2010. Saat pengadaan CCTV itu dimulai, Saefullah belum menjadi pejabat di lingkungan Jakarta Pusat.
"Saya jadi Wali Kota Jakarta Pusat pada November 2010," kata mantan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta tersebut, Kamis (23/10/2013).
Pernyataan ini disampaikan Saefullah menanggapi komentar Kepala Suku Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan (Kominfomas) Jakarta Selatan berinisial YI yang menyebutkan bahwa proyek yang dilaksanakan pada Oktober-November 2010 tersebut merupakan program yang diperintah langsung oleh Wali Kota Jakarta Pusat waktu itu. Saat itu, Saefullah masih berstatus pelaksana tugas.
Kasus pengadaan delapan kamera pengawas di Monas ini menyeret dua pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sebagai tersangka. Selain YI, Kepala Suku Dinas Kominfomas Jakarta Pusat berinisial RB juga dijadikan tersangka. Nilai proyek pengadaan CCTV ini Rp 1,7 miliar.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
Menurut Basuki, orang tersebut sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia ditangkap karena adanya nilai transaksi yang tidak wajar.
"Jaksa pun sudah menetapkan tersangka salah satu Kasudin Tata Ruang, sudah mulai dipanggil ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (22/10/2013).
Basuki telah meminta kepada seluruh kepala dinas, apabila ada pihak suku dinas yang berpotensi melakukan transaksi mencurigakan, sebaiknya untuk langsung diganti sebelum statusnya berubah menjadi tersangka.
"Daripada jadi tersangka, nanti repot. Enggak usah ngomong dulu, nanti juga ketahuan, kok," kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut.
Basuki mengklaim, ia bersama Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah memiliki data transaksi dana pejabat DKI. Oleh karena itu, ia akan "mencari gara-gara" dengan menerapkan sistem e-budgeting di tahun 2014. Apabila ada pejabat atau pihak yang tidak menerima penerapan sistem itu, maka pihak itu merupakan pihak yang dirugikan dan "pemain anggaran".
Basuki juga mengingat kembali adanya pos-pos anggaran yang muncul kembali di APBD 2013 setelah dicoret. Salah satu pos anggaran yang paling diingatnya adalah pos anggaran Dinas Pekerjaan Umum DKI.
Di pos tersebut, banyak ditemukan berbagai proyek yang diberikan kepada kontraktor yang sama. Padahal kontraktor itu lebih banyak menyerahkan proyek kepada subkontraktor, sehingga pengerjaan tidak maksimal.
"Kalau ada lagi di anggaran, berarti kamu masih mark up dong. Kan saya minta potong 25 persen," ujar Basuki.
Kompas.com mencoba menghubungi Kepala Dinas Tata Ruang DKI Gamal Sinurat untuk menanyakan lebih lanjut perihal peristiwa tertangkapnya salah satu kepala suku dinas oleh kejaksaan. Namun, belum ada konfirmasi darinya.
Editor : Ana Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com - Karena alasan kesehatan yang belum maksimal, polisi masih belum bisa memeriksa putra sulung musisi Ahmad Dhani, Dul alias AQJ. Karenanya, polisi akan meminta second opinion (opini kedua) terkait kondisi kesehatan Dul pada tim dokter dari Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur.
Hingga saat ini, polisi mengklaim tim dokter yang menangani Dul dari Rumah Sakit Pondok Indah serta keluarga Dul belum memberikan keterangan tentang kondisi kesehatan Dul.
Polisi sudah berulang kali melakukan pemanggilan, bahkan mendatangi rumah Dul untuk segera dilakukan pemeriksaan. Tetapi berulang kali pula Dul dinyatakan dalam kondisi tidak sehat untuk menjalani pemeriksaan.
"Rencananya minggu ini akan ke RS Polri sebagai second opinion. Tim dokter RS Polri akan datang memeriksa AQJ," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Senin (21/10/2013).
Hari ini, polisi akan mendatangi Rumah Sakit Pondok Indah untuk menanyakan kondisi kesehatan Dul yang sebenarnya. Polisi berkaca pada teman Dul yang berada di dalam mobil saat kecelakaan terjadi.
Noval sudah diperiksa polisi walaupun masih duduk di kursi roda. Noval dapat memberikan keterangan dengan baik saat diperiksa di kediamannya di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan.
Keterangan dari dokter yang menangani Dul ini sangat dibutuhkan untuk dilakukannya pemeriksaan putra bungsu musisi Ahmad Dhani tersebut. Selain itu keterangan dari keluarga Dul juga sangat penting untuk kelancaran jalannya pemeriksaan.
Diulur-ulurnya pemeriksaan terhadap Dul berdampak pada terlambatnya polisi menyerahkan berkas perkara atas kasus ini. "Polisi sudah mengunjungi, dan memang masih sakit. Minggu-minggu ini penyidik akan ke sana (kediaman Dul) lagi," pungkas Rikwanto.
Editor : Eko Hendrawan Sofyan
Ari (34) mengungkapkan bahwa bangku taman yang ada saat ini bentuknya sudah baik dan nyaman. Dia pun menyayangkan jika bangku diubah, maka dia tidak bisa lagi bersantai bersama keluarganya.
"Yang sekarang sudah enak buat keluarga, masak nanti jadinya kita duduk sendiri-sendiri," ujar Ari yang bersantai di Taman Suropati bersama istri dan kedua anaknya, Minggu (20/10/2013).
Selain itu, kata Ari, bangku taman yang ada saat ini sangat membantu para pejalan kaki. Hal itu karena para pejalan kaki bisa beristirahat sejenak jika lelah berjalan.
Hal yang sama juga disampaikan Catur (26). Menurutnya, alangkah lebih baik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, di area sekitar bangku taman diberi penerangan yang cukup.
"Lebih baik diberi lampu, kan jadinya orang yang duduk-duduk lebih kelihatan. Daripada bangkunya yang diubah," ucap Ari yang sedang bersama teman wanitanya.
Sementara Julianto (26), berujar bahwa perbuatan mesum dapat terjadi dari watak masing-masing orang. Dia menolak jika hanya karena bangku taman, orang jadi berpikiran untuk berbuat mesum.
"Mau ubah jadi single (satu tempat duduk) atau pasang lampu, tetap saja kalau orang dari sananya sudah begitu (berwatak mesum) ya enggak bisa diubah," katanya.
Namun Julianto menyarankan, apabila Jokowi ingin membuat bangku taman yang hanya muat satu orang, silakan dibuat saja. Tapi tidak mengubah bangku yang ada saat ini.
Jokowi memang berencana untuk mengubah bentuk bangku taman yang ada di Jakarta, dari yang saat ini bisa dimuat dua orang dewasa menjadi hanya bisa dimuat satu orang. Sebab, bangku taman yang didatangkan dari Solo tersebut sering digunakan untuk tidur oleh para tuna wisma, pacaran oleh muda mudi, dan bahkan untuk pangkalan ojek.
Saat ini, bangku taman tersebar di beberapa tempat seperti di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan S Parman, Jalan HR Rasuna Said, Taman Suropati dan Kawasan Tugu Monas.
Editor : Ana Shofiana Syatiri
"Kasus semalam telah diselesaikan secara damai antara satuan," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Rukman Ahmad saat dihubungi Kompas.com pada Sabtu (19/10/2013) sore.
Rukman enggan menjelaskan secara detail penyebab insiden adu jotos itu. Ia hanya mengatakan bahwa kesalahpahaman di antara kedua pihak memicu insiden itu.
Informasi yang dihimpun Kompas.com menyebut, kejadian bermula saat enam anggota Brimob yang bermarkas di Kelapa Dua, Depok itu tengah berada di tempat karaoke tersebut. Tiba-tiba, empat anggota Kostrad datang dan mereka. Rukman pun enggan berkomentar soal kabar itu.
"Pokoknya salah paham, biasalah mereka kan sesama aparat, hanya emosi sesaat. Mereka itu memang perlu belajar komunikasi lagi," kilah Rukman.
Kendati telah selesai, Rukman menampik kasus tersebut tak dilanjutkan oleh satuannya. Keempat oknum TNI itu tengah diperiksa oleh Detasemen Polisi Militer.
"Tetap ada sanksi. Tapi apa sanksinya, biar diproses, diperiksa dulu, kenapa berkelahi, nanti baru diputuskan dia menerima sanksi apa," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, enam anggota Polri dari Satuan Brimob terlibat baku hantam dengan empat anggota TNI dari kesatuan Kostrad di sebuah tempat karaoke di Depok Town Square, Depok, Jawa Barat, Jumat (18/10/2013) sekitar pukul 23.30 WIB. Akibatnya, tiga orang mengalami luka, dua di antaranya luka serius.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, perkelahian berawal saat Brigadir Dua S beserta lima orang rekannya dari Komando Brimob Kelapa Dua, sedang berkaraoke di ruang 6. Kemudian, dua orang keluar ruangan untuk memesan minuman.
Saat itulah terjadi bentrok antara kedua polisi tersebut dan empat orang anggota TNI. Rikwanto mengatakan, salah satu dari anggota Brimob tersebut kembali ke ruangan untuk memberitahu rekan-rekannya. Setelah itu, terjadilah perkelahian enam polisi lawan empat anggota TNI.
Akibat dari peristiwa tersebut, kata Rikwanto, dua orang anggota Brimob terluka. Sg mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kiri, serta Brigadir Dua Wil yang terluka di jari tangan kiri akibat terkena benda tajam. Adapun Sersan Dua Ch dari Kostrad mengalami luka pada bagian kepala dan wajah.
Ch beserta tiga rekannya diketahui berasal dari Detasemen Penghubung Divisi 1 Kostrad, Ciluer.S dan Ch mengalami luka cukup serius. Saat ini S sudah dirawat di RS Polri, sementara Ch di RSPAD Gatot Soebroto. "Sedangkan Wil yang luka di jari tangan kiri akibat terkena benda tajam dirawat di RS Tugu Ibu Depok," kata Rikwanto. (C18-11)
Editor : Hindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Tindakan asusila oleh pelajar terjadi di SMP Negeri 4 Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2013). Dua orang pelajar sekolah itu diketahui berciuman di dalam kelas saat kondisi sepi. Kepala Seksi Manajemen SMP/SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta Tadjuddin Nur mengatakan, tindakan itu dilakukan oleh siswa kelas VIII dan siswi kelas IX SMP Negeri 4. Dinas Pendidikan DKI dan sekolah tersebut masih mendalami kasus tersebut untuk mengetahui apakah ada unsur pemaksaan oleh salah satu siswa.
Tadjuddin mengatakan, meski kedua pelajar itu tidak melakukan hubungan intim layaknya suami-istri, tetapi keduanya telah melakukan hal-hal di luar batas usia mereka. "Kegiatan pelecehan yang dilakukan, yaitu raba dan ciuman," kata Tadjuddin dalam jumpa pers di SMP Negeri 4, Sawah Besar, Jumat (18/10/2013).
Ia menuturkan, kejadian itu berlangsung ketika saat pegawai sekolah dan staf guru sedang melaksanakan ibadah shalat Jumat. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Jakarta Acmad Jazuli menyebutkan, saat itu kegiatan belajar-mengajar di sekolah telah selesai. Berdasarkan pengakuan kedua pelajar, ketika selesai jam sekolah, keduanya siswa tersebut masih berada di ruang kelas.
"Rupanya anak diajak ke lantai empat di kelas VII. Seharusnya sudah selesai dan pulang, tetapi mereka balik lagi ke atas," kata Jazuli.
Kejadian itu baru diketahui setelah salah satu orangtua siswi tersebut melapor ke sekolah pada Senin (14/10/2013). Jazuli menyebutkan, berdasarkan pengakuan kedua pelajar itu, tidak ada unsur paksaan dalam kejadian tersebut. Pihak sekolah masih menyelidiki kasus ini sebelum memberikan sanksi kepada pelajar tersebut.
Secara terpisah, Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar AR Yoyol mengatakan, polisi masih menyelidiki kasus tindak asusila yang dilaporkan ibu siswi tersebut. Polisi belum dapat memastikan apakah tindak asusila itu disertai dengan unsur paksaan dari salah satu siswa. "Kita masih selidiki kepada korban dan saksi lainnya," ujarnya.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indobarometer M Qodari mengatakan, angka kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selama satu tahun menunjukkan hal di luar kebiasaan. Menurut Qodari, tingkat kepuasan publik biasanya justru turun di masa awal kerja seorang pemimpin.
Survei oleh Indobarometer menunjukkan bahwa 87,5 persen responden menyatakan puas atas pekerjaan yang dilakukan oleh Jokowi selama satu tahun. Angka ini melebihi tingkat perolehan suara Jokowi dalam putaran kedua pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada 2012, yakni 53,82 persen.
"Angka kepuasan Jokowi sekarang lebih tinggi dari perolehan suaranya. Hal ini anomali sebab biasanya setelah setahun pemilihan, tingkat kepuasan terhadap sosok terpilih terus merosot," kata Qodari di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Kamis (17/10/2013).
Dalam survei Indobarometer, mayoritas responden menilai kinerja Jokowi di berbagai bidang lebih baik ketimbang pemimpin sebelumnya, yaitu Sutiyoso dan Fauzi Bowo. Sebanyak 76,8 persen responden puas atas kerja Jokowi di bidang penanganan banjir. Sementara itu, 68,5 persen responden puas atas penanganan di bidang penanganan sampah. Sebanyak 89,8 persen responden mengacungi jempol atas pelayanan terhadap masyarakat di kantor-kantor pemerintahan. Adapun 86,5 persen responden puas atas pendidikan yang murah bagi warga miskin dan 91,8 persen puas tentang kesehatan yang murah bagi warga miskin.
Meski demikian, kata Qodari, ada dua bidang di mana Jokowi dianggap sama seperti dua pendahulunya. Mayoritas responden menyatakan Jokowi belum dapat mengatasi masalah transportasi dan kemacetan lalu lintas. Dalam bidang transportasi, hanya 28,7 responden yang mengatakan kinerja Jokowi lebih baik ketimbang Bang Yos dan Foke. Sebanyak 51,2 menyatakan kinerja Jokowi sama saja dengan dua gubernur sebelumnya.
Dalam penanganan lalu lintas, hanya 36,5 persen responden yang mengatakan Jokowi lebih berhasil ketimbang Bang Yos dan Foke. Sebanyak 54,3 responden mengatakan, belum ada perubahan yang dilakukan Jokowi untuk mengatasi masalah akut Jakarta ini.
"Kinerja Jokowi di berbagai bidang dianggap lebih baik dibanding Sutiyoso dan Fauzi Bowo. Namun, Jokowi perlu meningkatkan kinerjanya di bidang menangani kemacetan dan transportasi untuk warga Jakarta," jelas Qodari.
Survei itu dilakukan pada 4-10 oktober 2013 dengan metode multistage random sampling. Jumlah responden sebanyak 400 orang dengan margin of error 4,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap AM (43), kurir pengedar narkoba berupa ganja dalam jumlah besar, pada Selasa (8/10/2013).
"AM merupakan kurir dari F, seorang yang menawarkan narkotika jenis ganja dalam jumlah besar kepada anggota unit Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Utara," ujar Wakasat Resnarkoba, Komisaris Polisi Tugiyono, di Mapolres Jakarta Utara, Rabu, (16/10/2013).
Tugiyono menuturkan setelah melakukan kontak dengan F, kemudian ditindaklanjuti dengan kesepakatan untuk mengadakan transaksi di lokasi yang ditentukan oleh F, yakni di wilayah Bumi Serpong Damai, Tangerang, tepatnya di Jalan Raya BSD belakang Junction Tangerang, Banten.
Sementara itu, Kapolres Jakarta Utara Komisaris Besar Muhammad Iqbal menambahkan, saat rencana transaksi hendak dilakukan, kurir keburu mencium gelagat operasi.
"Anggota melakukan under cover buy di TKP, pada saat di TKP anggota mencurigai pengendara mobil, tetapi mobil tersebut tidak berhenti dan langsung tancap gas berusaha melarikan diri," ujar Iqbal pada kesempatan yang sama.
Melihat gelagat tersebut, lanjut Iqbal, petugas langsung mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak tiga kali. Karena tidak berhenti juga, tembakan selanjutnya diarahkan ke mobil sehingga mobil oleng menabrak pohon dan berhenti.
"Terpaksa kita lakukan pelumpuhan, penembakkan tepat pergelangan tangan kanan, lebih kurang 5-6 kali, pelumpuhan sesuai SOP menembak di bagian tubuh yang tidak mematikan." tambah Iqbal.
Saat dilakukan penggeledahan di mobil tersangka, polisi berhasil menyita satu buah kardus yang berisikan 10 bungkus ganja dengan berat 10 kg, setelah itu Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan di rumah tersangka di Perumahan Metro II Cisauk Tangerang, Banten dan berhasil menyita 56 bungkus Ganja dengan berat 56 Kg yang disimpan di lemari baju di dalam kamar AM.
"Kita juga sedang periksa apakah ada aliran (dana) ke istrinya atau tidak," ujar Iqbal.
Barang bukti yang disita oleh kepolisian adalah ganja seberat 66 Kg dengan taksiran nilai mencapai Rp 330 Juta, mobil toyota sedan corolla tahun 1990 dengan nomor polisi B 1266 GEN. Adapun tersangka dijerat Pasal 114 tentang Pengedaran Narkoba dengan ancaman hukuman mati.
Sampai saat ini kepolisian masih melakukan pengembangan kasus dan mendalami siapa yang memiliki ganja, yang menurut pengakuan AM, F berada di Aceh.
Editor : Eko Hendrawan Sofyan
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengapresiasi sejumlah langkah yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dalam menata Jakarta selama satu tahun terakhir. Meski demikian, ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan Jokowi-Basuki dalam memperbaiki Ibu Kota.
Nirwono mengatakan, catatan memuaskan dari kepemimpinan Jokowi-Basuki terjadi pada dua program kerja, yakni penataan pedagang kaki lima (PKL) dan relokasi warga bantaran sungai dan waduk ke rumah susun. Dua program ini biasanya dihindari oleh pemerintah karena beragam alasan, salah satunya adalah tingkat kesulitan yang tinggi.
"Penataan PKL dan warga di permukiman kumuh sudah ada perda-nya, yaitu Nomor 8 Tahun 2007. Tapi kenapa baru sekarang? Ini terobosan yang patut diapresiasi semua," ujar Nirwono kepada Kompas.com, Senin (13/10/2013).
Oleh karena itu, Nirwono memaklumi jika Jokowi baru dapat merelokasi 1.020 kepala keluarga ke rusunawa, sementara target Pemerintah Provinsi DKI tahun ini memindahkan 5.000 KK. Salah satu kesulitan memindahkan warga itu, kata Nirwono, adalah jumlah rusun yang belum sebanding dengan jumlah warga yang akan direlokasi.
Kesulitan membangun rusun untuk warga itu antara lain ketiadaan lahan sehingga Pemprov DKI harus membebaskan lahan. Pembebasan lahan itu terbentur aturan main pemerintah pusat sehingga membutuhkan waktu lama.
Khusus soal penataan PKL, Nirwono mencatat, hanya penataan Pasar Blok G Tanah Abang yang bisa dianggap berhasil. Adapun penertiban PKL di Pasar Minggu, Pasar Jatinegara, dan Pasar Gembrong belum memuaskan secara signifikan.
Merintis transportasi massal
Catatan cukup baik dari Jokowi-Basuki, kata Nirwono, adalah merintis transportasi massal mass rapid transit atau MRT. Pembangunan MRT tahap pertama ini ditandai dengan groundbreaking pada 10 Oktober 2013. Selain itu, Jokowi juga akan memulai groundbreaking pembangunan monorel pada Rabu (16/10/2013) besok. Meski MRT baru akan dinikmati pada 2018 dan monorel pada 2016, paling tidak Pemprov DKI telah mulai merintis transportasi massal.
Meski demikian, Nirwono menyayangkan rencana mendatangkan 4.000 bus, yang terdiri atas 3.000 bus ukuran sedang dan 1.000 bus transjakarta, pada akhir 2014. Rencana ini meleset setengah tahun dari perkiraan awal.
Menurut Nirwono, sambil menunggu pengadaan bus itu, Jokowi-Basuki bisa saja mengerjakan hal kecil untuk mengurangi kemacetan sehari-hari di Jakarta. "Contoh kecilnya, buat jalur sepeda saja. Saya yakin itu akan berdampak besar bagi masyarakat sambil menunggu program yang besar," ujarnya.
Revitalisasi saluran air
Soal penanganan banjir, Jokowi melaksanakan 10 langkah awal mulai dari normalisasi waduk, sungai, kali penghubung dan kali submikro, sampai perbaikan 73 pompa. Dalam catatan Nirwono, Jokowi baru menormalisasi empat waduk, yakni Pluit, Ria Rio, Tomang Barat, dan Pondok Labu. Padahal, Jakarta punya 40 waduk situ atau embung yang kondisinya memprihatinkan.
Demikian juga soal normalisasi sungai. Dari 13 sungai besar di Jakarta, Jokowi baru menormalisasi empat sungai, yakni Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, dan Sunter. Itupun tidak dilakukan di seluruh ruas, tetapi pada ruas-ruas tertentu yang bebas dari permukiman.
Nirwono mengatakan, seharusnya revitalisasi saluran air mikro hingga makro dimasukkan dalam program pencegahan banjir di Jakarta. Hal itu perlu mengingat kondisi saluran air yang jelek merupakan salah satu penyumbang banjir terbesar di Ibu Kota. Kendala paling dominan adalah sampah dan tidak terhubungnya saluran dengan baik.
"Contohnya gorong-gorong di Sudirman-Thamrin yang dulu Jokowi pernah masuk. Itu kan sudah tak layak lagi. Curah hujannya berapa, luasnya cuma berapa. Saya khawatir, jika saluran air luput dari perbaikan, bakal banjir lagi," kata Nirwono.
Belum ada cetak biru pembangunan
Catatan negatif lainnya adalah belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun2013 soal Rencana Tata Ruang Wilayah hingga tahun 2030. RDTR adalah cetak biru secara detail tentang penataan seluruh kawasan, baik kawasan ekonomi khusus, sebaran permukiman kumuh, kawasan PKL, hingga kawasan konservasi suatu kota. RDTR Jakarta itu menjadi turunan dari Perda 1 Tahun 2013 tadi.
"Ini kunci persoalan Jakarta 20 tahun ke depan. Kalau enggak punya RDTR, apa dasar Pemprov DKI menata kawasan kumuh atau PKL?" ujarnya.
Nirwono khawatir penataan kota yang tidak didasarkan pada RDTR akan berujung pada tata kota tanpa rencana alias spontanitas. Jika tak berkiblat pada RDTR, maka pembangunan dan penataan kawasan tidak akan berkelanjutan. Begitu Jokowi jadi presiden, misalnya, tak ada kepastian proyek penataan yang sudah ia lakukan akan berlanjut pada kepemimpinan selanjutnya.
Problem SDM
Semua catatan minus di atas, menurut Nirwono, merujuk pada satu hal, yakni keterbatasan sumber daya manusia. Seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan yang digagas Jokowi belum bisa melahirkan abdi masyarakat yang sevisi dengan pemimpinnya soal bagaimana membangun Ibu Kota. Di satu sisi, konsep Jakarta Baru belum bisa dijawab oleh para kepala dinas, wali kota, hingga camat dan lurah yang dipilih Jokowi sekalipun. Akibatnya, Jokowi dan Basuki menghadapi kendala saat mendelegasikan kewenangannya kepada bawahannya.
Indikator hal tersebut adalah penyerapan APBD 2013 hingga Oktober. Nirwono mencatat penyerapan anggaran tahun ini adalah yang terendah sejak 30 tahun terakhir, yakni hanya sekitar 12 persen. Angka ini menunjukkan, mulai dari satuan kerja perangkat daerah atau dinas hingga camat dan lurah tidak maksimal menjalankan program Jakarta Baru.
"Pertanyaannya, kenapa relokasi dan penataan PKL berhasil? Karena itu didukung CSR. CSR itu baik hanya karena cepat pelaksanaannya serta tak perlu ribet di laporan pertanggungjawaban. Tapi tidak baik juga, kalau begitu SKPD kerjanya apa? Masak cuman nontonin doang," ujarnya.
Belum lagi soal kosongnya lima pimpinan SKPD di lingkungan Pemprov DKI, di mana seluruhnya merupakan posisi strategis bagi pembangunan. Menurutnya, Jokowi harus mengisi jabatan tersebut sesegera mungkin untuk memperlancar birokrasi Pemprov Jakarta. "Atas semuanya itu, tentu di luar KJS dan KJP, ya, saya kasih nilai 6,5 saja," kata Nirwono.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
kejadian berawal saat adanya laporan di Polsek Tanjung Barat mengenai pencurian dengan pemberatan terhadap mobil Daihatsu Gran Max Hitam B 7859 PJ dengan pelapor Krisdianta pada Sabtu (12/10/2013) pukul 20.20 dengan nomor laporan LP/228/X/2013/PMJ/Sek Tanjung Duren. Pada pukul 20.30, tim Buser Polsek Tanjung Duren melakukan pengejaran menuju lokasi kejadian sesuai dengan petunjuk global positioning system (GPS) yang terpasang pada mobil tersebut.
"Di lokasi kejadian, anggota berhasil menangkap dan mengamankan mobil korban serta seorang laki-laki yang diduga pelaku bernama ZA alias Dul (32)," kata Rikwanto, Senin (14/10/2013) di Mapolda Metro Jaya.
Saat diinterogasi, ZA mengaku mencuri dengan bantuan seorang temannya yang mengendarai mobil Daihatsu Terrios hitam, nomor polisinya tidak diketahui. Beberapa waktu kemudian, di tempat kejadian perkara melintas mobil serupa yang diduga teman pelaku ZA. Polisi segera mengejar mobil tersebut dan menghentikannya.
"Dikejar, tapi tidak berhenti. Anggota lalu mengatakan, 'Saya polisi.' Tapi orang itu terus kabur sampai dilakukan tembakan peringatan ke atas dan anggota berteriak, 'Maling'," ujar Rikwanto.
Rikwanto menyebutkan, warga di sekitar tempat kejadian membantu menghadang pengemudi mobil yang dikendarai oleh Robin tersebut. Menurut Rikwanto, Robin dihakimi oleh massa. Robin kemudian dibawa oleh polisi. Namun, ketika polisi menanyakan kepada ZA tentang sosok Robin, ZA menjawab tidak kenal. Robin kemudian dilarikan ke RS Pelabhuan, Koja, Jakarta Utara, untuk mendapatkan perawatan.
"Seluruh biaya perawatan dan kerugian korban ditanggung oleh Polres Jakarta Barat. Kasusnya masih diselidiki, sementara pelaku pencurian (ZA) diamankan ke Polsek Tanjung Barat," ujar Rikwanto.
Sementara itu, menurut pengakuan Robin, ia ditangkap dan dianiaya oleh polisi ketika ia hendak pulang ke Bekasi dari rumah kekasihnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu malam. Ketika tengah memanasi mobil Toyota Rush bernomor polisi B 1946 KOR miliknya, sebuah sedan parkir tepat di depan mobilnya. Sopir dan penumpang di samping sopir sedan itu turun dan menghampiri Robin yang berada di dalam mobil.
Robin melihat orang yang menghampirinya membawa senjata. Karena takut ditembak, Robin membungkukkan badan. Tak lama, empat letusan terdengar, dan peluru menembus mobil, tetapi tak mengenai Robin. Robin pun spontan menginjak pedal gas dan melaju.
Sekitar 15 menit membawa mobilnya, Robin berusaha mengamankan diri dengan segera masuk ke pos RW setempat. Ia berharap ada warga yang mengenalinya dan dapat menghubungi keluarga kekasihnya.
Sekitar lima menit Robin berada di dalam pos RW, salah satu dari dua orang yang ternyata polisi masuk dan langsung memukul kepala Robin dengan gagang pistol berulang kali. Polisi itu masih saja menyebut Robin sebagai maling.
Setelah diinterogasi sekitar satu jam, kedua polisi itu memastikan bahwa Robin bukan target yang dimaksud. Robin akhirnya dibawa ke RS Pelabuhan di Jakarta Utara untuk mendapatkan perawatan pada Minggu dini hari, sekitar pukul 00.30 WIB. Dua polisi yang menghadang, menembak, dan menghajar Robin pergi begitu saja. Akibat peristiwa itu, selain mobilnya rusak, Robin juga mengalami trauma dan mendapatkan 20 jahitan di kepalanya. Lengan tangan kanan dan pinggangnya memar terkena serpihan kaca yang ditembak, sementara telunjuk tangan kanannya pun retak.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
JAKARTA, KOMPAS.com — Insiden memalukan dilakukan aparat Reserse Kriminial Polsek Tanjung Duren, Sabtu (12/10/2013) malam. Maksud hati menangkap gembong pencuri kendaraan bermotor, petugas malah salah menyasar target.
Tak terima dengan perlakuan petugas yang sempat menembakinya, korban pun memilih jalur hukum. Seperti apa kejadiannya, berikut, kronologi insiden memalukan tersebut.
Sekitar pukul 22.00 WIB, korban yang bernama Robin Napitupulu (25) hendak pulang ke rumah di Bekasi, Jawa Barat, seusai menonton melalui televisi pertandingan sepak bola antara timnas Indonesia lawan Korea Selatan di kediaman kekasih di kawasan Jalan Taman Cemara, Koja, Jakarta Utara. Saat itu, Robin tengah memanaskan Mobil Toyota Rush B 1946 KOR miliknya.
"Tiba-tiba, mobil warna putih seperti Honda Jazz malang di depan mobil saya. Dua orang laki -laki turun dari mobil, enggak ngomong apa-apa mereka langsung menembakkan tiga atau empat kali berturut-turut ke mobil saya," ujar Robin saat ditemui Kompas.com, Minggu (13/10/2013).
Beruntung, peluru hanya mengenai badan mobil, tidak sampai menembus tubuhnya. Spontan, pria yang bekerja di salah satu perusahaan penyalur alat kesehatan di Kuningan, Jakarta Selatan, itu menginjak gasnya dan kabur dari tempat kejadian perkara. Dua orang yang tidak dikenalnya itu meneriakkan kata maling sehingga warga mengejarnya dan melempar kendaraannya dengan batu hingga mengalami rusak.
Penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, Robin memilih kembali ke tempat kejadian perkara. Warga sekitar sempat ingin mengeroyoknya begitu Robin keluar dari mobilnya. Beruntung, ada tukang tambal ban yang mengenalinya sehingga amuk massa pun bisa dihindarkan. Warga pun membawanya ke pos RW setempat.
Robin pun mengaku baru mengetahui bahwa dua orang yang menembaki mobil pribadinya itu dengan peluru adalah aparat dari Polsek Tanjung Duren. Tidak beberapa lama, kedua orang polisi itu pun kembali datang dan menemuinya di pos RW setempat.
"Enggak ngomong apa-apa, salah satu dari dua polisi itu masuk terus mukul kepala saya dengan pistol berulang kali sampai kepala saya luka. Saya sudah ngomong, saya bukan maling, tapi polisi itu teriak 'diam kamu!'," lanjut Robin.
Setelah diinterogasi sekitar satu jam, dua polisi itu pun memastikan bahwa Robin bukan target yang dimaksud. Dibantu warga dan aparat dari Polsek Koja, Robin akhirnya dibawa ke RS Pelabuhan di Jakarta Utara untuk mendapatkan perawatan intensif pada Minggu sekitar pukul 01.30 WIB. Dua Polisi tersebut diketahui pergi begitu saja tanpa meminta maaf atau membantunya ke RS.
Korban mengalami trauma disertai luka sobek di tempurung kepala dan pelipis sebanyak 20 jahitan. Tidak hanya itu, lengan tangan kanan dan pinggangnya memar akibat terkena serpihan peluru, jari telunjuk kanan pun mengalami retak.
Dikira mobil gembong ranmor
Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Duren, AKP Khoiri, membenarkan dua orang tersebut adalah anak buahnya yang tengah melaksanakan pengembangan terhadap satu pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayahnya, yang berhasil ditangkap beberapa waktu sebelumnya.
Pelaku memberikan ciri-ciri mobil yang ditumpangi oleh bosnya dan berada di daerah Koja Jakarta Utara. "Pas petugas kita lihat, memang mobil itu mirip dengan mobil pelaku. Langsung kita sergap. Tapi itu bukan salah tembak lho ya. Memang peristiwa semalam itu ada benarnya juga," ujarnya.
Pihaknya pun mengaku bertanggung jawab atas insiden tersebut. Namun, dengan tegas Khoiri mengatakan bahwa operasinya sesuai prosedur. Pihaknya berjanji akan membiayai seluruh perawatan serta pengobatan dan telah meminta maaf.
Namun, korban tak memaafkan begitu saja. Minggu dini hari tadi, melalui keluarga, Robin melaporkannya ke Polsek Koja dan Polres Metro Jakarta Utara.
Editor : Eko Hendrawan Sofyan
Ibu dan para kerabat bayi malang itu masih enggan memberikan keterangan perihal meninggalnya AA. "Maaf ya, kami tidak bisa memberikan keterangan apa-apa. Mama Ajeng (Ibu AA) juga masih capek, habis pemakaman anaknya," ujar Tri, adik dari ibu AA di rumah duka, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu.
Menurut keterangan dari tetangga korban, orangtua bayi AA dikenal jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Ayah dari bayi AA, Asep yang bekerja sebagai sopir kargo jarang berada di rumah karena sering pergi ke luar kota. Sedangkan ibu dari AA keluar rumah hanya untuk pergi ke warung dan ke tempat ia bekerja sebagai kuli cuci. Bahkan sampai saat ini, kata tetangganya, Asep masih belum mengetahui bahwa anak bungsunya tersebut telah tiada karena sedang pergi ke Surabaya. Pihak keluarga hanya memberi tahu agar Asep segera pulang karena anaknya sedang sakit.
"Tadi saja ditelepon katanya masih sampai di Kebumen, belum tahu juga itu anaknya sudah meninggal, kalau tahu bisa gawat," ujar tetangga yang enggan disebutkan namanya.
Sampai saat ini, pihak kepolisian masih menunggu hasil visum yang masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian bayi AA.
Polisi menyimpulkan, kematian bayi sembilan bulan itu sangat tidak wajar. Menurut dokter yang menangani AA ketika di rumah sakit, dokter menemukan adanya ketidakwajaran dalam kematian bayi ini karena mengalami luka di bagian anus dan kemaluannya.
Editor : Farid Assifa
